Potret Peradilan Pidana Pemilu 2014

KajianDesember 18, 2018

Potret Peradilan Tindak Pidana Pemilu 2014

Pemilihan umum (pemilu) telah dipahami dan dipraktekkan secara universal, merupakan cara yang paling demokratis untuk membentuk pemerintahan yang baik dan didukung oleh rakyat. Oleh  karenanya pemilu harus dipastikan dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip bebas, jujur serta adil. Tujuannya adalah untuk mencegah pemilu dari berbagai tindakan pelanggaran, praktik kecurangan ataupun manipulasi. Rakyat dengan bebas menentukan kemurnian hak pilihnya, tanpa ada rasa takut karena prasangka, ancaman, intimidasi maupun kekerasan. Hingga pada gilirannya seluruh proses dan tahapan pemilu serta hasilnya, dapat memuaskan, dipercaya dan diterima semua pihak.

Untuk mencapai penyelenggaran pemilu yang demokratis, jujur dan adil, adanya kerangka hukum dan penegakan hukum pemilu menjadi salah satu prasyarat penting yang perlu dijamin. Kerangka hukum pemilu merujuk pada konstitusi dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem, prinsip, norma-etika serta seluruh tahapan pemilu secara jelas dan pasti. Kerangka hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, kesetaraan, persaingan dan partisipasi dalam proses pemilu. Kerangka hukum itu juga menyediakan mekanisme yang efektif, cepat dan tepat dalam menyelesaikan setiap permasalahan pemilu, berikut dengan sanksi yang nantinya secara adil dan tegas dapat diputuskan. Dengan kerangka hukum dan penegakan hukum, upaya penyelenggaraan Pemilu sebagai bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dapat diwujudkan.

 


Leave A Comment

Style Settings