Kerjasama KPU-PPATK Mudahkan Pengawasan Pemilu dari Pencucian Uang

News CoverageFebruary 21, 2014

JAKARTA, (PRLM).-Untuk memudahkan pengawasan Pemilu 2014 dari tindak pidana pencucian uang, Komisi Pemilihan Umum akhirnya mendatangani nota kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dengan adanya kerjasama ini, PPATK bisa lebih leluasa memantau rekening partai politik dan caleg peserta Pemilu 2014.

Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik mengatakan KPU merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk menggalang kerja sama dengan multipihak baik pemerintah maupun nonpemerintah untuk membantu menyukseskan Pemilu 2014.

“Kerja sama dengan multi pihak ini merupakan ikhtiar kita untuk bersama-sama meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya seusai penandatangan di Gedung KPU, di Jakarta, Selasa (4/2/2014)

Penandatanganan nota kesepahaman dengan PPATK, kata Husni, sangat penting dan strategis untuk melakukan pengawasan dana kampanye Pemilu 2014.

“Kita berkeinginan agar dana kampanye yang digunakan partai politik bersumber dari dana yang sah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, bukan malahan dari dana yang dilarang misalnya dana asing atau dana yang bersumber dari APBN dan APBD,” ujarnya.

KPU secara kelembagaan, kata Husni, tidak memiliki kompetensi untuk menelusuri transaksi keuangan partai politik, terutama transaksi selama masa kampanye.

Selain itu, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, tidak memberikan tugas dan kewenangan yang lebih jauh kepada KPU dalam upaya melakukan penelusuran sumber-sumber dana kampanye yang digunakan oleh partai politik dalam mendanai kampanye.

“Meski demikian kami tidak berhenti sampai di situ saja. KPU tidak hanya berpedoman pada undang undang kepemiluan tetapi juga berpedoman pada undang undang lain yang diimplementasikan melalui lembaga Negara yang lain. Karena itu kami ingin bersinergi dengan PPATK untuk menelusuri dan menilai penggunaan sumber-sumber dana kampanye yang digunakan parpol apakah dari sumber yang sah atau sumber yang dilarang,” ujarnya.

Saat ini, kata Husni, KPU sudah mengumpulkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tahap I. “Kami sudah mengumpulkan dan membaca laporan itu satu per satu. Secara umum sumbangan dana kampanye masih bersumber dari internal partai yakni para caleg. Belum banyak dana yang bersumber dari luar partai,” ujarnya.

Husni menegaskan jika ada keberatan publik terhadap laporan dana kampanye yang disampaikan partai politik, maka KPU dapat meminta bantuan PPATK untuk melakukan penelusuran atas kebenaran laporan tersebut. Kerja sama KPU dengan PPATK diharapkan mendorong terwujudnya penggunaan dana kampanye yang lebih tertib.

Sementara itu, Ketua PPATK Muhammad Yusuf mengatakan dengan adanya nota kesepahaman antara KPU dengan PPATK akan memudahkan kerja PPATK dalam menelusuri keuangan partai politik dan setiap caleg.

“Sehingga caleg yang terpilih nantinya benar-benar memiliki integritas dan moral yang baik, bukan orang yang disponsori dengan uang yang tidak jelas,” ujarnya.

Menurut Muhammad Yusuf, informasi nomor rekening dana kampanye menjadi instrumen yang sangat penting untuk memudahkan dan mempercepat langkah penelusuran terhadap transaksi keuangan dari setiap partai politik.

“Kalau tidak ada informasi nomor rekening, kita tetap bisa melakukan penelusuran tetapi kita harus menyurati semua bank, sementara jumlah bank di Negara kita ini lebih dari 300 bank. Belum lagi teknologi yang digunakan setiap bank berbeda,” ujarnya.

Untuk nomor rekening caleg, kata Muhammad Yusuf, tadinya PPATK berharap dapat mengaksesnya. Tetapi karena Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, tidak memberikan kewajiban kepada setiap caleg untuk melaporkan nomor rekening, maka penelusuran akan dilakukan berdasarkan nama lengkap, alamat dan tempat, tanggal lahir.

“Informasi ini sudah cukup membantu kita untuk melacak transaksi yang dilakukan setiap individu caleg,” ujarnya.

Muhammad Yusuf mengatakan berdasarkan hasil riset PPATK, dalam setiap Pemilu, setahun sebelum Pemilu terjadi peningkatan transaksi keuangan.

“Sehingga kesan yang terbentuk adalah penggalangan dana dilakukan setahun sebelum Pemilu, penyebaran dana dilakukan saat pemungutan suara dan balas budi setelah menjabat,” ujarnya.

Dia menambahkan, perlu komitmen bersama untuk membangun Pemilu yang jujur dan adil dalam rangka mendapatkan pejabat legislatif dan eksekutif yang bersih.

Yusuf mencontohkan, apabila ada laporan masyarakat, tuan X, seorang caleg diduga menggunakan dana kampanye ilegal, PPATK akan kesulitan dalam melakukan pelacakan. Mereka bahkan harus menyebarkan surat ke seluruh perbankan di Indonesia untuk mengetahui nomor rekening yang bersangkutan.”Bagi PPATK, sangat penting kalau kita menerima nomor rekening. Begitu informasi valid, kerja kita terbantu,” ujarnya.

Yusuf melanjutkan, MoU itu juga memungkinkan pihaknya mengontak KPU jika ada laporan caleg yang bermasalah. Tidak hanya namanya saja, tetapi nomor telpon, tanggal lahir bahkan sampai alamat yang bersangkutan.
“Kami bisa mendapat informasi rekening pengurus inti partai politik,” tuturnya.

Yusuf menambahkan PPATK tidak mungkin bekerja sendirian dalam pemantauan transaksi keuangan Pemilu 2014. Selain para penyelenggara pemilu, mereka juga membutuhkan bantuan informasi dari media sehingga informasi yang mereka serahkan ke penegak hukum menjadi komprehensif.

“Dengan MoU ini kita bisa berhasil. Semua jadi saksi, ada komitmen bersama, pemilu jujur dan adil, dengan orang-orang yang berintegritas. Tidak berhenti pada seremonial belaka,” ucapnya.

Hadir dalam acara tersebut Ketua KPU Husni Kamil Manik, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua PPATK Muhammad Yusuf. (A-194/A-89)***

Sumber: Pikiran-rakyat.com


Leave A Comment

Style Settings