Bisakah Kebijakan Anies Dipidana?

Liputan MediaFebruari 28, 2018



Kamis (22/2) lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dilaporkan Sekjen Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian ke Polda Metro Jaya soal kebijakannya menutup Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies ditenggarai melanggar UU Lalu Lintas juncto Perda DKI tentang Ketertiban Umum, sehingga disinyalir memenuhi delik pidana. Pertanyaannya, apakah sang gubernur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait kebijakannya?Terlepas dari materi sangkaan terlapor yang merasa dirugikan kebijakan Anies, pada prinsipnya, sebuah kebijakan tidak dapat dipidana. Sebuah kebijakan hanya dapat dipidana jika yang dikeluarkan mengandung conflict of interest atau mens rea/niat jahat. Misalnya, seorang pejabat mendapat keuntungan materil dari kebijakannya tersebut. Jika seorang penyelenggara negara mendapat keuntungan materil dari kebijakan yang dikeluarkannya itu, maka hal itu jelas masuk dalam delik korupsi.

Prinsip dasar tidak dapatnya Anies mempertanggungjawabkan pidana terhadap kebijakannya adalah asas hukum pidana sebagai ultimumremidium, di mana hukum pidana diterapkan sebagai senjata terakhir, bukan yang pertama. Maksudnya, jika warga negara melakukan sebuah perbuatan yang diduga melanggar hukum, alur berpikirnya tidak ujug-ujug mengedepankan pendekatan pidana sebagai respon pertama. Tapi harus melihat secara koheren, apakah ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh selain pidana.

Banyak Pintu

Jika pelapor berpikir jernih, langkah pemidanaan gubernur baru DKI itu bukanlah langkah tepat untuk menghentikan kebijakan Anies. Ada banyak pintu yang bisa dilakukan guna membatalkan kebijakan tersebut. Pertama, pelapor dapat melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi agar memaksimalkan fungsi pengawasan dan menggunakan hak interpelasinya kepada sang gubernur.

Kedua, pelapor juga dapat menggunakan mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pelapor dapat mendaftar gugatannya sebagai warga DKI yang dirugikan langsung dan meminta ganti rugi kepada pihak Pemprov DKI yang diduga sudah menimbulkan kerugian materil (dan immateril). Banyak kasus di mana mekanisme PTUN lebih efektif digunakan warga negara untuk menghentikan kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat. Salah satu contoh teraktual, Putusan PTUN yang memenangkan warga Bukit Duri dalam kasus penggusuran Gubernur Basuki Tjahaja ‘Ahok’ Purnama di awal tahun lalu (2017).

Ketiga, melakukan gugatan secara perdata dengan menggunakan Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum). Sebagai catatan, dalam praktiknya, pasal ini lebih efektif digunakan untuk mengembalikan kerugian yang diderita pemohon; bukan untuk membatalkan sebuah kebijakan.

Ketiga langkah itu memang bukan instan, namun secara ketatanegaraan, hanya itu jalur yang dimungkinkan sistem hukum kita untuk menyelesaikan sengketa warga negara-penyelenggara negara terkait sebuah kebijakan. Penegak hukum tidak bisa secara instan memproses pelaporan tersebut, kecuali dalam kebijakan memiliki unsur niat jahat (mens rea) yang memperkaya dirinya atau orang lain.

Pro Kontra

Jadi, sistem hukum kita memberikan banyak jalan bagi warga negara untuk melindungi kepentingannya dari kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah. Sehingga penyelesaian perbedaan pandangan terhadap suatu kebijakan tidak musti didekati dengan kaca mata pidana an sich. Perbedaan pandangan, baik pro dan kontra, dalam merespon suatu kebijakan publik merupakan sebuah keniscayaan dalam iklim demokrasi.

Penegak hukum harus menahan diri untuk tidak terjebak menggunakan instrumen pidana. Pengarusutamaan instrumen pidana dalam menyelesaikan sengketa kebijakan bisa menerabas aturan hukum lainnya, dan bisa jadi membuat demokrasi kita semakin mahal: karena negara harus mengeluarkan uang lagi untuk memilih gubernur baru dan memperumit permasalahan over capacity narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Apakah itu jalan itu yang kita kehendaki dalam mengelola demokrasi? Semoga saja tidak.

Erwin Natosmal Oemar

Peneliti Indonesian Legal Roundtable, Ketua DPP IKADIN

Sumber : www.era.id, 26 Februari 2018

https:// www.era.id/read/LYU3Np-bisakah-kebijakan-anies-dipidana?q=audio

Gambar : www.era.id

Leave A Comment

Style Settings