INDEKS NEGARA HUKUM INDONESIA

Gambaran dan analisis implementasi prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia

Indeks Negara Hukum Indonesia 2018
November 27, 20190 Comments

  Indeks Negara Hukum Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 5,79. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,06 poin dibandingkan

Indeks Negara Hukum Indonesia 2017
November 13, 20180 Comments

Indeks Negara Hukum Indonesia pada tahun 2017 adalah 5.85, mengalami kenaikan meskipun dengan selisih yang tidak terlalu signifikan (0.54

Indeks Negara Hukum Indonesia 2016
Juni 10, 20180 Comments

INHI 2016 ini merupakan tahun kelima, sejak dilakukan tahun 2012. Selama ini ILR didukung oleh Tahir Foundation dalam melakukan

PUBLIKASI

Yang terbaru

Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Tahun 2019

PublikasiNovember 27, 20190 Comments

Laporan ini adalah laporan pendahuluan yang dibuat oleh konsorsium (IJRS-ILR-YLBHI) sebelum nantinya sampai pada laporan akhir, yakni Laporan Indeks

Potret Peradilan Pidana Pemilu 2014

KajianDesember 18, 20180 Comments

Potret Peradilan Tindak Pidana Pemilu 2014 Pemilihan umum (pemilu) telah dipahami dan dipraktekkan secara universal, merupakan cara yang paling

Pemetaan dan Analisis Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi dari Tahun 2013-2017

PublikasiNovember 26, 20180 Comments

Penelitian ini secara sistematis menelaah penafsiran dan memotret klasifikasi kerugian konstitusional dan kepentingan hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik

In Memoriam Asep Rahmat Fajar

PublikasiAgustus 10, 20170 Comments

Sebuah persembahan untuk mengenang salah satu pendiri Indonesia Legal Roundtable Asep Rahmat Fajar. download : https://www.dropbox.com/s/s86hzcsrds2ukrl/ARF_FINAL.pdf?dl=0

MELAMPAUI BATAS REKOMENDASI – Evaluasi Satu Dasawarsa Pengawas Eksternal Penegak Hukum (KY – KKRI – Kompolnas)

KajianAgustus 30, 20160 Comments

PENGANTAR Pengawasan eksternal bagi institusi negara/pemerintahan menjadi keniscayaan dalam kerangka demokratisasi dan negara hukum. Pengawasan eksternal dibentuk guna mendorong

Style Settings