Capture3

Kantor Staf Presiden Gelar FGD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Di USU

Dalam rangka penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah, Kantor Staf Presiden bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Indonesian Legal Roundtable, dan Fakultas Hukum USU menggelar Focus Group Discussion (FGD).
FGD tersebut mengambil tema “Pelibatan Masyarakat Sipil dan Media dalam Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2018”, diselenggarakan di Ruang Dewan Pertimbangan Fakultas Hukum USU, Medan, Kamis (14/9).

Hadir dalam FGD tersebut antara lain dari Kantor Staf Presiden yang diwakili oleh Bimo Wijayanto, Syska Hutagalung, dan lainnya. Bappenas diwakili oleh Freedo Berek. Fakultas Hukum USU diwakili oleh Pembantu Dekan I FH USU OK. Saiddin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili oleh Timotius Partohap, serta unsur masyarakat sipil pegiat anti korupsi dan media.

Dalam kesempatannya, OK Saiddin mengatakan bahwa lemahnya penegakan hukum yang akhirnya membuat praktik korupsi marak terjadi di Indonesia disebabkan oleh sistem demokrasi liberal yang dipaksakan untuk diterapkan.

“Indonesia sekarang mengambil sistem demokrasi yang sangat liberal. Padahal kita dalam Pancasila menganut sistem musyawarah mufakat. Masyarakat belum siap menggunakan sistem demokrasi liberal,” katanya.

Hal yang disampaikan oleh Pembantu Dekan I FH USU itu dijawab secara tidak langsung oleh Bimo Wijayanto. Ia mengatakan bahwa pemerintah, terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi baik di pusat dan daerah.

“Untuk itu, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 akan diperkuat dengan merevisi Perpres 55 tahun 2012 menjadi Strategi Nasional Anti Korupsi yang dalam kelembagaanya akan terdapat kolaborasi pemerintah,” jelas Bimo.

Sumber : www.rmolsumut.com, Kamis, 14 September 2017

http://www.rmolsumut.com/read/2017/09/14/51021/Kantor-Staf-Presiden-Gelar-FGD-Pencegahan-dan-Pemberantasan-Korupsi-Di-USU-

Gambar : rmol.com