Capture1

Indonesian Legal Roundtable Identifikasi Permasalahan Korupsi di Kalbar

Indonesian Legal Roundtable bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan (Centre of Law and Development Studies) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura mengadakan Focus Grup Discussion dan workshop Penyusunan Rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2018 bertempat di Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, Rabu (4/10/2017).
Diskusi ini bertema Pelibatan Perguruan Tinggi, Masyarakat Sipil dan Media Dalam Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2018.
Forum diskusi ini dihadiri oleh berbagai kalangan, ada perwakilan KPK, Bappenas, akademisi, masyarakat lokal pegiat anti-korupsi, dan jurnalis.
Ketua Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Dr Hermansyah mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin kepresidenan yang bekerjasama dengan Bappenas, KPK dan Indonesian Legal Roundtable untuk melakukan aksi pencegahan korupsi.

“Mereka melakukan FGD di 10 wilayah kota, termasuk Kalimantan Barat tujuannya sebenarnya untuk mencari persoalan-persoalan, mengidentifikasi, dan melakukan pendataan terhadap persoalan-persoalan yang memang khas daerah masing-masing, walaupun memang ada tema-tema umum tentang korupsi tapi kan ada hal-hal spesifik tentang suatu daerah,” jelasnya.
Diskusi ini baru pertama kali di lakukan di Kalimantan Barat, kegiatan ini dilaksanakan dua hari.
Sesi pertama berupa forum diskusi grup sedangkan hari kedua yaitu pada Kamis (5/10/2017) akan dilaksanakan workshop dengan menghadirkan para penegak hukum dari semua level.
“Workshop yang dilaksanakan besok agendanya adalah tanggapan para pihak penegak hukum terkait hasil dari pembahasan hari ini, mengonfirmasi apakah benar seperti itu atau tidak,” pungkasnya.

Sumber : www.pontianak.tribunnews.com, Rabu, 4 Oktober 2017

http://pontianak.tribunnews.com/2017/10/04/indonesian-legal-roundtable-identifikasi-permasalahan-korupsi-di-kalbar

Gambar : tribunnews.com