Hukumonlineimage6Oktober

Bahas Pencegahan Korupsi, KSP Gelar FGD Di Unhas

KANTOR Staf Presiden (KSP) bekeija sama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) dan Indonesian Legal Roundtable menggelar focus group diseussion (FGD). Senin (9/11).

Bertempat di Ruang Video Conference Laica Marsuki Lantai 2 Gedung FH Unhas. Kota Makassar. Acara dibuka Dekan FH Unhas Prof Dr Farida Patittingi SII MHum. Dari KSP. hadir di antaranya Abraham WiraLomo. Tenaga Ahli Madya (Advlsor) KSP.

Kegiatan ini membahas tema. Pelibatan Perguruan Tinggi. Masyarakat Sipil dan Media dalam Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2018.

Diikuti belasan peserta yang mewakili lintas lembaga: KPK. perguruan tinggi, masyarakat sipil dan Jurnalis.

Di antaranya hadir Direktur LBH Makassar Has-wandy Andi Mas Wiwln Suwandi dari Anti Corrupiton Committee (ACC), Dr Aswiwin dari Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dan Ema Husain dari SPAK.

Turut hadir empat guru besar FH Unhas yakni Prof Dr Said Karim SH MH. Prof Dr Marwati SH MH. Prof Dr Djafar Saidi SH MH dan Prof Dr Irwansyah SH MH. Kali ini fokus isu yang dibahas adalah pengadaan barang dan jasa penegakan hukum, tata niaga, penerimaan negara pajak dan penerimaan negara bukan pajak, sumber daya alam dan energi serta masalah lainnya di daerah.

Para peserta secara bergantian menyampaikan ulasan menjawab tiga pertanyaan kunci FGD. Pertama, terkait apa saja yang memengaruhi capaian dan kendala dari pelaksanaan inpres tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh pemda selama ini.

Kedua, apa saja prioritas aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang perlu dilakukan pemerintah daerah pada 2018.

Ketiga, bagaimana mendorong keija sama dan partisipasi berbagai pihak dalam rangka meningkatkan dampak pelaksanaan inpres aksi PPK?

Mencuat usulan agar pemerintah pusat mendorong semua instansi pemerintah membuat standar pelayanan minimum (SPM) kepada publik. Pemerintah pusat juga didorong mengeluarkan regulasi agar APBD setiap daerah dapat diakses publik secara online, mulai saat draft hendak dibahas di DPRD hingga setelah ditetapkan.

Sumber : www.suarapembaca.net, Senin 11 September 2017

http://www.suarapembaca.net/report/reader/7570342/bahas-pencegahan-korupsi-ksp-gelar-fgd-di-unhas

Gambar : hukumonline.com