Capture

MELAMPAUI BATAS REKOMENDASI – Evaluasi Satu Dasawarsa Pengawas Eksternal Penegak Hukum (KY – KKRI – Kompolnas)

  1. PENGANTAR

Pengawasan eksternal bagi institusi negara/pemerintahan menjadi keniscayaan dalam kerangka demokratisasi dan negara hukum. Pengawasan eksternal dibentuk guna mendorong terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Pengawasan eksternal menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan dan berbagai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang ditemukan. Sehingga kemudian bisa dilakukan langkah-langkah perbaikan melalui pencegahan dan penindakan oleh lembaga pen gawas eksternal.

Khusus bagi institusi penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, pengawasan eksternal hadir karena maraknya praktik mafia hukum dan tidak profesionalnya aparat penegak hukum. Pengawasan internal yang tersedia dianggap kurang efektif untuk mengatasi, karena cenderung tertutup dan esprit de corps yang tinggi. Akibatnya, dalam penegakan hukum banyak terjadi kejanggalan, tidak independen dan pelanggaran hak asasi manusia. Penegakan hukum pun menjadi mandul, melahirkan banyak impunitas dan melukai rasa keadilan yang membuat institusi penegak hukum kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Survey atau penilaian yang dilakukan berbagai pihak, memperlihatkan buruknya wajah lembaga penegakan hukum. Indeks persepepsi korupsi, kerap kali menempatkan kepolisian dan peradilan sebagai lembaga terkorup. Demikian halnya dengan laporan Ombudsman yang selalu menempatkan polisi dan peradilan sebagai salah satu lembaga yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Indeks Negara Hukum Indonesia (INHI) yang dilakukan ILR pada tahun 2014 memberikan skor 5.18. Skor ini tidak jauh berbeda dua tahun sebelumnya, yang berarti penerapan negara hukum Indonesia masih belum memenuhi harapan. Survei yang dilakukan LSI pada 2015 kembali menegaskan, hanya 44,8 persen responden yang menyatakan puas atas kinerja kepolisian. Angka lebih jeblok ditunjukkan kejaksaan, 37,7 persen. Sedangkan angka kepuasan terhadap lembaga kehakiman adalah 40,7 persen.

Lahirnya Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas eksternal pada masing-masing institusi penegak hukum, diyakini dapat mengatasi praktik-praktik mafia hukum dan ketidakporfesionalan aparat penegak hukum. Sekaligus memperbaiki dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Setelah satu dasawarsa terbentuk sejak 2005, ketiga lembaga pengawas eksternal itu dirasa belum mampu menunjukkan efektifitas pengawasannya. Terbatasnya kewenangan dan resistensi dari lembaga yang diawasi kerap kali dikeluhkan sebagai penyebab.

Pasalnya lembaga pengawas penegak hukum juga tidak secara kontinyu, konsisten dan komprehensif melaporkan hasil pengawasannya. Yang rutin dilakukan sekedar mencatat dan menginformasikan laporan masyarakat yang diterima. Tapi minim dalam penyelesaian dan transparansi penyelesaian kasus penyimpangan aparat penegak hukum yang diketahui/dilaporkan. Wajar bila kemudian publik mempertanyakan efektifitas pengawasan yang sudah dilakukan. Bahkan karena alasan itu pula sejumlah pihak mengusulkan untuk dibubarkan. Karena itu pengawasan eksternal penegak hukum harus direvitalisasi

Revitalisasi tanpa menyoal kembali adanya resistensi dan kewenangan yang terbatas, karena itu hanya akan menambah panjang daftar keluhan. Sedangkan pilihan untuk menyuntikkan kembali kewenangan ekstra juga bukan sesuatu yang tepat dan secara cepat bisa dilakukan. Pilihannya adalah bagaimana memaksimalkan peran pengawasan yang sudah diberikan, sehingga bisa dilihat dan dirasakan dampaknya oleh publik. Hal ini mengharuskan kita melihat lagi setiap tahapan atau proses dalam penanganan laporan masyarakat di masing-masing lembaga pengawas eksternal penegak hukum.

 

  1. MANDAT PENGAWASAN DUA BABAK

Lembaga pengawas eksternal penegak hukum hadir dalam masa dan peraturan yang berbeda. Komisi Yudisial (KY) dibentuk dari hasil amandemen UUD 1945, yang kemudian ditentukan lebih lanjut melalui undang-undang. Komisi Kejaksaan (KK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) lahir melalui undang-undang dan peraturan presiden. Sekalipun  demikian pada ketiga lembaga tersebut terdapat kesamaan yaitu pertama, spirit pembentukannya ditujukan untuk memberantas praktik mafia hukum (judicial corruption). Kedua, diidealkan sebagai lembaga yang mandiri terutama di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ketiga memiliki kewenangan mengawasi masalah etika dan perilaku yang hasilnya berupa masukan atau rekomendasi kepada Ketua/Pimpinan masing-masing institusi penegak hukum.

Keempat, pada ketiganya terjadi perubahan peraturan yang diantaranya menambah dan mengatur lebih jelas, rinci dan tegas tugas dan wewenang pengawasan. Perubahan peraturan itu, ditandai juga dengan bergantinya masa kepemimpinan (komisioner) yang sudah terjadi sebanyak 2 (dua) kali di masing-masing lembaga. Lantas, bagaimana pengawasaan itu dilakukan yang merupakan jantungnya kewenangan dari lembaga pengawas eskternal tersebut.? Apakah penambahan tugas dan wewenang disertai pergantian komisioner bisa mengoptimalikan peran pengawasan, dan berpengaruh signifikan terhadap perilaku aparat penegak hukum?

 

  1. Pengawasan Eksternal Hakim

Pengawasan eksternal hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Penegasan ini eksplisit dinyatakan dalam Pasal 40 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman 2009. KY sendiri lahir dari rahim amandemen konstitusi UUD 1945, yang kemudian diwujudkan UU No 22/2004.  KY berperan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, yang dalam UU tersebut ditujukan untuk hakim pada semua lingkungan peradilan (MA) dan hakim konstitusi.

Peran itu dijabarkan dalam tugas pengawasan yang berwenang untuk menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan, melakukan pemeriksaan, meminta laporan secara berkala kepada pengadilan. Ujung dari kewenangan itu adalah rekomendasi dan usul penjatuhan sanksi, yang disampaikan kepada pimpinan/ ketua MA dan/atau MK. Sanksi yang dimaksud berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian. Hakim yang dijatuhi sanksi diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Model pengawasan hakim seperti itu tak berlangsung lama. Tahun 2006, MK membatalkan sejumlah aturan pengawasan dalam UU 22/2004 karena dinilai bertentangan dengan UUD (perkara Nomor 005/PUU-VI/2006). Dalam putusan  dinyatakan pula bahwa hakim konstitusi bukan merupakan bagian dari pengawasan KY. Perkara yang diajukan oleh 31 orang hakim agung ini, bermula dari rekomendasi KY dan usul penjatuhan sanksi terhadap sejumlah hakim agung. Intinya pimpinan MA menolak menindaklanjuti rekomendasi KY. Setelah putusan MK, UU KY kemudian berganti menjadi UU Nomor 18 Tahun 2011

Dalam UU No 18/2011 kewenangan pengawasan KY dirinci, ditambahkan dan diperjelas. Laporan masyarakat yang diterima KY diperiksa melalui proses administrasi, klarifikasi dan verifikasi serta investigasi. Dalam proses pemeriksaan itu, KY dapat meminta data dan keterangan dari pengadilan atau hakim yang wajib diberikan. Ditambahkan pula, KY dapat melakukan pemanggilan paksa apabila saksi tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) berturut-turut tanpa alasan yang sah. Serta meminta bantuan penyadapan dan rekaman pembicaraan kepada aparat penegak hukum, apabila ada dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim.

Usul penjatuhan sanksi diatur menjadi 3 kategori yakni berupa sanksi ringan, sedang dan berat. Masing-masing dirincikan bentuk sanksinya, Namun sanksi itu tidak bisa langsung dieksekusi oleh KY. Bila terjadi perbedaan pendapat, dilakukan pemeriksaan bersama lagi antara MA dengan KY. Sedangkan untuk sanksi berat berupa pemberhentian tetap, mekanismenya melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang komposisi anggotanya 4 dari KY dan 3 dari MA. Batas waktu pelaksaannya ditentukan 60 hari untuk rekomendasi sanksi ringan dan sedang, serta 30 hari untuk hasil keputusan MKH.

Bagaimana KY menjalankan pengawasan hakim tersebut? Sejak 2005 -2015 Komisi Yudisial telah menerima laporan masyarakat sebanyak 12.338 laporan. Berarti rata-rata setiap tahun KY menerima 1233 laporan masyarakat. Dari jumlah laporan tersebut, hanya 1245 laporan yang terkait dengan pelanggaran KEPPH, yang kemudian ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan hakim (450), pemeriksaan pelapor/saksi (526), pemeriksaan klarifikasi (1105) dan permintaan alat bukti dan investigasi (64). Dan hasilnya sebanyak 389 dijatuhkan rekomendasi usulan sanksi (lihat table 1)

Table 1 : Usul Penjatuhan Sanksi (Tahun 2005 – Maret 2015)

No Jenis Sanksi TAHUN Jumlah
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015[1]
Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2004
1 Teguran tertulis 6 5 1 0 7 45 8 72
2 Pemberhentian Sementara 2 5 7 1 6 16 7 44
3 Pemberhentian 0 0 1 1 3 12 1 18
Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011
1 Sanksi RIngan 19 59 96 23 197
2 Sanksi Sedang 3 3 22 1 29
3 Sanksi Berat 5 9 13 2 29
JUMLAH 8 10 9 2 16 73 16 27 71 131 26

Sumber : Kiprah KY 10 Tahun

Jika melihat data tersebut, pengawasan hakim oleh KY sepertinya berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Perubahan UU yang dilengkapi dengan keputusan bersama MA-KY mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) sebagai dasar penjatuhan hakim bermasalah, ternyata belum menjamin pengawasan hakim berjalan efektif. Tidak sedikit rekomendasi KY atas penjatuhan sanksi bagi hakim ditolak MA. Setidaknya dari 123 rekomendasi KY ke MA sepanjang periode 2005 hingga 31 Juli 2011, 108 rekomendasi KY ditolak MA. Dari jumlah yang ditolak, 41 rekomendasi dianggap sudah memasuki ranah wilayah teknis yudisial sebagai alasan penolakan.[2]

Sebagai contoh, KY pada Agustus 2011 merekomendasikan majelis hakim yang menanganai perkara Antasari Azhar, dinonpalukan selama 6 bulan dan dibuat MKH. Sebab majelis hakim itu dianggap melanggar KEPPH karena mengabaikan bukti dan beberapa keterangan ahli di PN Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan. Tapi MA memutuskan untuk menolak rekomendasi KY. Demikian pula Januari 2013, KY memberikan rekomendasi pemecatan tidak hormat Hakim Daming Sunusi yang melontarkan pernyataan bahwa pelaku dan korban pemerkosaan sama-sama menikmati pemerkosaan. Atas rekomendasi ini, MA berpandangan persoalan Daming tidak perlu sampai disidangkan ke MKH. Sebab pernyataan Daming dikatakan bukan dalam persidangan tapi dalam ujian calon hakim agung.

Yang terbaru, rekomendasi KY berupa sanksi nonpalu selama 6 bulan terhadap Hakim Sarpin Rizaldi juga ditolak MA. KY beralasan bahwa Hakim Sarpin tidak professional dalam menangani dan memutus perkara praperadilan Budi Gunawan, dan bersikap arogan karena menolak panggilan KY. Sebaliknya, MA menolak dengan alasan objek pemeriksaan KY terhadap Hakim Sarpin menyangkut soal teknis yudisial, dan itu bukan suatu pelanggaran yang menjadi obyek wilayah pemeriksaan KY. Buntut dari persoalan ini, 2 orang komisioner KY malah  dilaporkan hakim Sarpin melakukan pencemaran nama baik dan dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian.

Masalah pengawasan hakim tidak berhenti hanya pada usulan rekomendasi. Hasil putusan MKH yang sudah dijatuhkan terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH pun tidak bisa segera dieksekusi. Pasalnya, putusan MKH yang belum diterima selalu jadi alasan. Misalnya, MKH telah memecat Hakim Dwi Djanuwanto secara tidak hormat pada November 2011 karena terbukti melakukan perbuatan tercela yang meminta kepada pengacara menyediakan penari telanjang dan tiket pesawat. Namun setelah putusan MKH itu dijatuhkan, hakim Djanu diketahui masih bertugas di PN Yogyakarta. [3]Juga Hakim Vica Natalia yang dipecat MKH pada Maret 2014 karena melakukan perselingkuhan. Setelah putusan pemecatan, Hakim Vica diketahui masih menyidangkan perkara di PN Jombang. Keduanya beralasan, surat pemecatan dari MKH belum diterima.[4]

Lebih parah lagi, Hakim Dainuri yang sejak November 2011 dipecat secara hormat karena terbukti melakukan perbuatan cabul dan asusila dengan pihak yang berperkara. Hakim Dainuri tidak hanya terlihat masih aktif menyidangkan kasus, namun juga telah menghasilkan putusan. Setidaknya ada 3 kasus perkara gugat cerai yang ditangani di Mahkamah Syariah tahun 2012 yang diputus olehnya.[5] Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sungguh aneh jika hakim yang sudah dipecat, masih bisa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Yang jelas ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi bagaimana pengawasan hakim itu bisa menjangkau sampai pada tahap eksekusi.

 

 

  1. Pengawasan Eksternal Jaksa

Pengawasan eksternal Jaksa dilakukan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI). KKRI semula diatur melalui Peraturan Presiden No. 5/2005. Dalam Perpres itu, KKRI diberi mandat cukup luas, tidak hanya urusan personil tapi juga menyangkut urusan institusi kejaksaan. KKRI diberi tugas dan wewenang melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap sikap, perilaku dan kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selain itu, tugas dan wewenang KKRI ditujukan juga untuk masalah kinerja, kondisi organisasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia.

Dengan kewenangan itu KKRI berhak menerima laporan masyarakat, meminta informasi dan keterangan, memanggil, serta menerima masukan dari masyarakat tentang perilaku jaksa dan pegawai kejasaan, kondisi organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana di lingkungan kejaksaan. Khusus dalam hal perilaku, KKRI tidak hanya menerima laporan hasil pemeriksaan internal, tetapi juga dapat mengambil alih apabila pemeriksaan internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlarut-larut. Pengambilalihan juga bisa dilakukan jika hasil pemeriksaan internal tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, dan terjadi kolusi oleh aparat pengawasan internal.

Hasil pengawasan, pemantauan, penilaian KKRI tersebut dapat berupa perbaikan, penyempurnaan, pembenahan organisasi, kondisi, atau kinerja di lingkungan Kejaksaan. Hasil lainnya dapat juga berupa pemberian penghargaan kepada Jaksa atau pegawai Kejaksaan, dan sanksi terhadap Jaksa atau pegawai Kejaksaan sesuai dengan pelanggaran. Jenis sanksinya sendiri tidak dirinci, tapi mengikuti Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 53 Tahun 2010). Semua hasil tersebut disampaikan KKRI sebagai usul masukan kepada Jaksa Agung untuk segera ditindaklanjuti.

Dengan alasan untuk memperkuat peran, KKRI diatur kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011. Kewenangan KKRI lalu ditambahkan dan diperjelas seperti, berwenang meminta tindaklanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai kejaksaan. KKRI juga berwenang melakukan pemeriksaan ulang terhadap pemeriksaan internal kejaksaan yang sudah dilakukan bila, ada bukti atau informasi baru dan pemeriksaan internal kejaksaan tidak dikordinasikan dengan KKRI.

KKRI juga berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik, yang dilaporkan masyarakat. Juga dapat mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa (MKPJ), dimana KKRI dapat menjadi anggotanya. Namun tidak ditegaskan untuk apa MKPJ itu. Hal lain yang diperkuat adalah, hasil pemeriksaan KK diperjelas dalam bentuk rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Jika tidak dilaksanakan, KKRI dapat melaporkannya kepada Presiden.

Bagaimana mandat pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia itu dilaksanakan? Selama satu dasawarsa KKRI secara rutin menyampaikan informasi laporan masyarakat yang diterima, diteruskan dan direspon (lihat table 2). Laporan tersebut disampaikan hanya sebatas dalam konfrensi pers setiap akhir tahun. Tidak ada informasi lengkap yang tersedia dan bisa diakses dalam bentuk laporan tahunan sebagaimana lazimnya dibuat oleh lembaga negara atau pemerintah. Sehingga hampir tidak diketahui bagaimana kinerja KKRI, khususnya mengenai pengawasan secara lengkap, detil dan akurat.

Tabel 2 : Pengawasan Eksternal Komisi Kejaksaan

No Tahun Laporan Diteruskan Direspon
1 2006 492 259 110
2 2007 435 227 127
3 2008 427 251 11
4 2009 431 284 142
5 2011 1159 222 172
6 2012 1107 568 361
7 2013 846 232 181
8 2014 920 302 105
9 2015 812 187 105

Diolah dari berbagai sumber

Secara umum, tabel informasi tersebut menunjukkan masih banyaknya laporan masyarakat yang diterima KKRI. Apalagi  setelah perubahan Perpres, terlihat jumlah laporan masyarakat sampai dengan ribuan banyaknya. Laporan masyarakat itu diproses KKRI dan diteruskan KKRI ke Kejaksaan. Sebagaimana terlihat pada 2007 misalnya, dari 435 laporan yang masuk, ada 227 surat yang dikirim Komisi ini ke Jaksa Agung untuk diserahkan kepada Jamwas agar ditindaklanjuti. Penyelesaian yang dilakukan Jamwas hanya 127 laporan. Berupa hukuman disiplin terhadap pegawai tata usaha dan jaksa, hukuman ringan (29 buah);  hukuman sedang (70 buah); dan hukuman berat (28).

Pada tahun 2009, KKRI menerima 431 laporan masyarakat, 191 menyangkut kinerja, 69 soal perilaku dan sisanya lain-lain. Menyangkut soal kinerja jaksa misalnya, mengajukan kasasi tapi tidak membuat memori kasasi, ada putusan yang sudah tetap tapi tidak dieksekusi, ada juga pemalsuan vonis dan mengulur-ngulur proses pemeriksaan. Sedangkan terkait perilaku jaksa antara lain menyangkut pemerasan, intimidasi, dan selingkuh. Dari jumlah laporan tersebut, 284 telah diteruskan ke Kejaksaan/Jamwas dan separuhnya 142 telah direspon, di antaranya dengan memberhentikan secara tidak hormat 66 jaksa dan pegawai kejaksaan.[6]

Namun demikian, KKRI juga mengeluhkan minimnya respon dari Kejaksaan. Tidak lebih dari 50% dari rekomendasi yang disampaikan KKRI itu, belum ada laporan hasil pemeriksaan (LHP) nya. Hal ini seperti mengulang tahun sebelumnya pada 2008. Dari 427 laporan masyarakat yang diterima, 251 laporan diteruskan ke Kejaksaan. Namun hanya 11 yang respon kejaksaan yang diterima KKRI dalam bentuk surat perintah (sprint) atau LHP. Sisanya sebagian besar belum ada laporan hasil pemeriksaan.[7] Apakah masih terdengar keluhan yang sama setelah perubahan perpres dan pergantian komisioner KKRI?

Pada semester pertama tahun 2011, KKRI telah menyampaikan 104 rekomendasi ke Jaksa Agung dari 341 laporan yang telah diterima. Namun sebagaimana dikeluhkan pula oleh Ketua KKRI saat itu Halius Hoesein, belum semua rekomendasi itu direspon.[8] Berikutnya tak jauh berbeda, sebatas informasi penerimaan laporan masyarakat yang rutin disampaikan KKRI. Selebihnya seperti tidak ada tindakan lain yang dilakukan KKRI sebagaimana mandat dalam Perpres. Hanya sempat pada 2012 KKRI menyampaikan rekomendasi yang meminta Kejaksaan Agung untuk: (1) konsisten dan konsekuen melaksanakan pengawasan melekat; (2) memperkuat sistem pengawasan internal; (3) mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan diklat; (4) mendelegasikan kewenangan pengelolaan kepegawaian dan penyelesaian perkara kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri; (5) melakukan kajian terhadap struktut organisasi.[9]

 

  1. Pengawasan Eksternal Polisi

Pengawasan eksternal polisi dilakukan oleh Komisi Kepolian Nasional (Kompolnas). Kompolnas dibentuk lewat mandat UU Kepolisian Nomor 2/2002, yang kemudian diwujudkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 17/2005. Berbeda dengan KY dan KKRI, Kompolnas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden. Oleh karena itu, keanggotaan Kompolnas juga ada yang berasal dari unsur pemerintah selain unsur dari pakar kepolisian dan tokoh masyarakat.

Semula tugas yang diberikan Kompolnas adalah membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Kapolri. Dengan tugas itu Kompolnas berwenang untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan masukan kepada Presiden, memberikan saran lain kepada Presiden dalam rangka mewujudkan profesionalisme dan kemandirian Kepolisian, serta menerima saran dan keluhan dari masyarakat tentang kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Didorong kebutuhan akan profesionalisme, akuntabilitas dan kemandirian, Kompolnas ditata ulang dalam Perpres No 17/2011. Perpres ini menegaskan Kompolnas melakukan pengawasan fungsional melalui pemantauan dan penilaian terhadap integritas dan kinerja anggota serta pejabat polri. Tugas pokoknya tetap, hanya kewenangan ditambahkan dan diperjelas bahwa Kompolnas dapat: (a) menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat; (b) meminta dan/atau bersama polri menindaklanjuti laporan masyarakat; (c) melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap saran dan keluhan masyarakat; (d) meminta pemeriksaan ulang dan tambahan yang telah dilakukan pengawas internal polri; (e)  memberikan rekomendasi kepada Kapolri; (f) mengikuti gelar perkara, sidang disiplin dan sidang Komisi Etik Profesi Kepolisian; (g) mengikuti pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik.

Dalam hal permintaan pemeriksaan ulang dan tambahan, dapat dilakukan Kompolnas apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya oleh pengawas internal polri belum diklarifikasi. Dan hasil pemeriksaan pengawas internal polri itu dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pejabat dan/atau anggota polri. Ketentuan lain yang menarik, adanya keharusan dari Kompolnas untuk menyampaikan hasil tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilaporkan dan disampaikan Kompolnas kepada pelapor. Lantas bagaimana Kompolnas mengimplementasikannya.

Kompolnas selama ini bisa dikatakan rutin menerima saran dan keluhan masyarakat (SK M), namun tidak cukup rutin untuk menginformasikan hasil dari penanganan SKM tersebut secara lengkap dan bisa diakses publik. Laporan yang diinformasikan sebatas SKM yang diterima setiap tahun. Jumlahnya ratusan setiap tahun, bahkan ada yang sampai dengan ribuan banyaknya (lihat table 3). Proses selanjutnya, tidak banyak yang bisa diketahui dengan jelas.

Tabel 3: Pengawasan Eksternal Polisi

No Tahun SKM Diteruskan Direspon Terbukti Tidak terbukti
1 2007 597 449 257 2
2 2008 160 10 51
4 2009 160
5 2010 1199 928 465 26 309
6 2011 1536 471 38
7 2012 1200
8 2013 908 360 114
9 2014 1036

Diolah dari berbagai sumber

Laporan pada 2007 misalnya, Kompolnas menyebutkan telah menerima 597 keluhan masyarakat. Dari jumlah tersebut, 449 keluhan telah disampaikan kepada Polri, tetapi baru 257 keluhan yang direspon, dan 2 diantara keluhan itu terbukti. Demikian halnya pada 2010, Kompolnas telah mengirimkan 928 ke polri dari ribuan pengaduan yang diterima. Sebagian keluhan 465 telah dijawab, 130 diproses, 309 tidak terbukti, 26 keluhan terbukti dan sisanya 463 dicuekin.[10]. Setelah perubahan Perpres, sepertinya tidak jauh berbeda. Kompolnas hanya rutin menyampaikan informasi sebatas saran dan keluhan yang diterima.

Lebih dari itu, Kompolnas menyampaikan informasi berupa klarifikasi dan klasifikasi pengaduan masyarakat. Dari pengaduan itu tidak sedikit yang sifatnya hanya tembusan dan bukan merupakan urusan Kompolnas. Disebutkan pula daerah/wilayah institusi Polda yang paling banyak diadukan masyarakat. Sedangkan subtansi/materi laporannya, keluhan yang paling sering disampaikan adalah terkait dengan fungsi reserse atau penyidikan. Seperti masalah penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, tindakan kekerasan dan diskriminasi. Selain itu ada pula pengaduan yang terkait dengan pelayanan yang buruk, pungli dan pemberian upeti atau suap. Dan pada akhirnya Kompolnas pun menilai bahwa Polri belum siap diawasi dan mereformasi diri. Karena dari semua rekomendasi yang disampaikan, seperti pada 2013, hanya 30% yang direspon dan dijalankan Polri.[11]

 

  • MELAMPAUI BATAS REKOMENDASI

Secara umum pengawasan aparat penegak hukum yang dilakukan oleh KY, KKRI dan Kompolnas yang terlihat menonjol adalah dalam menerima, mencatat dan mengklasifikasi laporan atau pengaduan masyarakat. Hal itu tidaklah keliru. Selain karena memang sudah menjadi tugas dan kewajiban, dari jumlah pengaduan masyarakat yang diterima, dapat diketahui praktik-praktik penyimpangan yang terjadi. Sehingga dapat diukur pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, dan menentukan kebijakan serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam pengawasan.

Sedangkan rekomendasi sebagai ujung dari semua tahapan pengawasan, ketiga lembaga pengawas itu memang secara rutin telah menghasilkan dan menyampaikan rekomendasi kepada institusi penegak hukum terkait. Namun kerja pengawasan dari ketiganya, seperti merasa cukup manakala rekomendasi sudah diberikan. Bagaimana respon dan tindaklanjut dari rekomendasi itu, hanya keluhan yang sering muncul terdengar. Sementara kedalaman dan pendalaman terhadap rekomendasi yang semestinya bisa diungkap dan diurai dengan jelas, kerapkali terabaikan.

Dalam konteks itu, pengawasan hakim yang dilaporkan KY setiap tahun disatu sisi KY menyebutkan jenis atau bentuk sanksi pelanggaran etika dan perilaku hakim dalam rekomendasi yang disampaikan kepada MA. Sayangnya kemudian KY tidak menjelaskan dengan rinci rekomendasi yang disampaikan itu apakah diterima atau ditolak MA. Rekomendasi mana yang diterima dan bagaimana pelaksanaannya, tidak diketahui lebih lanjut. Termasuk ketidakjelasan ketika putusan hasil MKH yang tidak terpublikasikan dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian halnya dengan hasil pengawasan KKRI. Rekomendasi KKRI selain tidak menunjukkan bentuk sanksinya, juga tidak menjelaskan dengan rinci obyek dari rekomendasi itu ditujukan untuk siapa. Apakah rekomendasi untuk para jaksa, pegawai kejaksaan, pemberian reward atau berkenaan dengan masalah pembenahan organisasi kejaksaan. Rekomendasi mana yang diterima dan bagaimana tindaklanjutnya, tidak pernah ada kejelasan. Sementara penambahan wewenang berupa permintaan pemeriksaan lanjutan dan pemeriksaan ulang, tidak diketahui secara pasti apakah pernah dilaksanakan atau tidak. Juga laporan ke presiden jika rekomendasi KKRI tidak dilaksanakan, sepertinya nyaris tak terdengar.

Pengawasan polisi oleh Kompolnas juga tidak jauh berbeda. Rekomendasi Kompolnas selain tidak menampilkan jenis sanksinya, juga tidak menjelaskan secara spesifik apakah rekomendasi ditujukan untuk anggota polri atau pejabat polri. Rekomendasi mana yang diteruskan itu mendapat respon dan bagaimana tindaklanjutnya, tidak diketahui secara pasti. Sementara penambahan wewenang berupa pemeriksaan lanjutan dan pemeriksaan ulang tidak diketahui bagaimana pelaksanaannya, Kompolnas terdengar mau mengajukan permohonan amandemen UU No 2/2009 tentang Kepolisian RI dan Perubahan Perpres No 17/2011 yang meminta kewenangan tambahan untuk dapat menginvestigasi kinerja polri dan memberikan rekomendasi yang sifatnya mengikat.

Lantas, bagaimana kedepan agar pengawasan penegak hukum oleh ketiga lembaga pengawas eksternal itu dapat dilakukan lebih baik dan efektif? Sehingga publik dapat merasakan dan menilai hasil dari pengawasan terhadap penegak hukum dan terlindungi dari kemungkinan tindakan penegak hukum yang sudah terbukti menyimpang  dan bersalah. Tak dipungkiri tuntutan penambahan kewenangan yang tidak hanya sebatas rekomendasi dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pengawasan. Itu suatu pilihan yang bisa dilakukan dan pastinya butuh proses. Namun tentunya penambahan kewenangan itu bukan satu-satunya pilihan. Terlebih ketika disadari bahwa kewenangan pengawasan, dengan seluruh tahapannya belum dilaksanakan secara maksimal. Bahkan kemungkinan besar ada yang belum dilaksanakan sama sekali.

Pilihan yang dirasa tepat adalah bagaimana memaksimalkan lagi kewenangan pengawasan yang sudah dimiliki saat ini. Dengan kata lain, hasil pengawasan berupa rekomendasi itu dapat diketahui dengan jelas, detil, lengkap dan konsisten. Itu artinya dibutuhkan transparansi, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dari ketiga lembaga pengawas eksternal itu untuk menyampaikan hasil-hasil kerja pengawasannya. Transparansi dimaksudkan pula terhadap respon dan tindak lanjut dari rekomendasi yang sudah disampaikan. Untuk itu ketiga lembaga pengawas penegak hukum harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama,  menyampaikan hasil pengawasannya secara rutin setiap tahun sebagai bagian dari laporan tahunan kinerja lembaga. Hasil pengawasan itu setidaknya memuat informasi tentang; a) laporan/pengaduan/keluhan yang diterima; b) klasifikasi laporan, pengaduan atau keluhan masyarakat kedalam bentuk-bentuk pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan; c) tingkat/level posisi jabatan dan wilayah yang dilaporkan; d) rekomendasi dan jenis sanksi yang dibuat dan disampaikan; e) respon atau tindaklanjut rekomendasi yang terbukti/diterima dan rekomendasi yang tidak terbukti/ditolak; f) identitas atau actor pelakunya dan sanksi yang diterima, apabila rekomendasi yang disampaikan diterima dan terbukti kebenarannya

Kedua, meminta setiap rekomendasi yang telah terbukti dan/atau diterima agar segera dapat dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten. Termasuk dalam hal ini pelaksanaan setiap putusan Majelis Kehormatan Hakim oleh KY. Ketiga, mempublikasikan rekomendasi yang telah diterima/terbukti secara rutin yang bisa diakses oleh publik. Khusus bagi KY mempublikasikan pula putusan-putusan dari Majelis Kehormatan Hakim.  Keempat, melaporkan kepada lembaga negara yang relevan (Presiden, DPR dan DPD) jika tidak ada respon atau tindaklanjut terhadap rekomendasi yang sudah disampaikan dan terbukti kebenarannya.

Kelima, membangun sinergi pengawasan yang lebih efektif antara Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional dalam mengawasi aparat penegak hukum, baik dalam menangani kasus yang dilaporkan masyarakat maupun kasus yang mendapat perhatian luas dari publik. Keenam, meningkatkan pelibatan partisipasi publik untuk ikut mengawasi perilaku para penegak hukum, melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi, serta mendorong rekomendasi dan/atau putusan agar dipatuhi.

 

  1. PENUTUP

Keberhasilan kerja lembaga pengawas eksternal penegak hukum, kerap kali dilihat dari banyaknya jumlah pengaduan/keluhan masyarakat yang diterima setiap tahun. Hal itu jelas keliru. Sebaliknya itu bisa dianggap sebuah kegagalan, karena dirasa tidak ada pengaruhnya pengawasan yang dilakukan jika setiap tahun jumlah laporan/pengaduan masyarakat selalu bertambah. Oleh karena itu, pandangan tersebut perlu diubah dengan memaksimalkan kembali fungsi dan wewenang dari lembaga pengawas eksternal penegak hukum dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan 6 (enam) langkah yang telah diuraikan sebelumnya, pengawasan eksternal penegak hukum diharapkan bisa dirasakan manfaatnya. Pengawasan yang lebih berdampak pada perubahan perilaku penegak hukum, pembenahan institusi penegak hukum dan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Jika tidak, maka peninjauan ulang terhadap kewenangan, — bahkan terhadap eksistensi kelembagaan–, sudah saatnya dilakukan pada periode mendatang.

[1] Dalam laporan yang baru disampaikan 25 Januari 2016, pada tahun 2015 KY menerima 1491 dugaan pelanggaran KEPPH. Dari jumlah tersebut, hanya 783 laporan atau sekitar 52,51% yang diverifikasikan KY sebagai laporan yang terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH. Setelah dibahas, 440 laporan telah diputuskan dan 116 laporan telah direkomendasikan ke MA untuk ditindaklanjuti baik dengan sanksi ringan, sedang dan berat. Lihat, http://kabar24.bisnis.com/read/20160125/16/512675/sepanjang-2015-ky-proses-1.491-laporan-perilaku-hakim

[2] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e81bb704779c/advokat-senior-siap-damaikan-ma-ky; http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150713140324-12-66077/ada-15-rekomendasi-komisi-yudisial-yang-belum-direspons-ma/

 

[3] http://nasional.news.viva.co.id/news/read/266760-dipecat–hakim-cabul-masih-tugas-di-pn-yogya

[4] http://daerah.sindonews.com/read/830830/23/sudah-dipecat-ma-hakim-vica-masih-bertugas-1390904422

[5] Setidaknya ada tiga kasus perkara gugat cerai yang ditanganinya, yaitu perkara dengan nomor 15/Pdt.G/2012/Msy-TTN, nomor 06/Pdt.G/2012/Msy-TTN dan nomor 09/Pdt.G/2012/Msy-TTN, lihat http://news.detik.com/berita/2191593/dipecat-tapi-masih-mengadili-putusan-hakim-dainuri-batal-demi-hukum

 

[6] http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/12/23/92507/Kejagung-Abaikan-Lebih-dari-50-Rekomendasi-Komisi-Kejaksaan-

[7] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20800/komisi-kejaksaan-nilai-kejaksaan-tidak-serius

[8] http://nasional.sindonews.com/read/698245/13/tahun-ini-komisi-kejaksaan-terima-1107-laporan-1355730101

[9] http://nasional.sindonews.com/read/698255/13/ini-5-pesan-komisi-kejaksaan-untuk-kejagung-1355730966

[10] http://www.rmol.co/read/2010/11/06/8696/Kepolisian-Kok-Hanya-Merespons-465-Laporan-

[11] http://nasional.kompas.com/read/2015/06/04/08342791/Kompolnas.Polri.Belum.Siap.Diawasi