MK_ruang-sidang

MK Harus Tolak ‘Gugatan’ Pembawa Rebah Konstitusi

Terpidana seumur hidup. M. Akil Mochtar mengajukan permohonan Uji Materi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Uji materi yang diajukan oleh pemohon kepada MK ditengarai adalah bentuk ketidakpuasannya terhadap vonis pengadilan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan perampasan beberapa aset hasil tindak pidana. Pemohon yang sebelumnya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang berharap melalui MK dapat merubah vonis yang dijatuhkan untuk ‘bekal’ dalam melakukan upaya hukum selanjutnya.

Bersandar pada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, masyarakat dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan substansi perkara yang sedang diperiksa oleh MK sebagai pihak terkait. Koalisi Masyarakat Anti-Pencucian Uang yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah-masalah penegakan hukum kejahatan kerah putih seperi korupsi dan pencucian uang mengajukan pandangan sebagai pihak terkait kepada MK sebagai pertimbangan dalam memutus perkara yang diajukan oleh pemohon. Hal demikian diharapkan dapat memperluas cakrawala berfikir dalam proses uji konstitusionalitas UU TPPU tersebut.

Menyikapi hal tersebut, maka dengan ini Koalisi menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

  1. ‘Gugatan’ pemohon ditengarai sebagai upaya penghindaran dari tanggungjawab hukum atas perbuatan korupsi dan pencucian uang yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan;
  2. ‘Gugatan’ pemohon dapat dibaca sebagai upaya mengkebiri eksistensi rezim anti-pencucian uang di Indonesia yang dirasa mampu memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana kerah putih, seperti korupsi dan kejahatan terorganisasi lintas batas lainnya;
  3. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar berhati-hati memeriksa dan memutus perkara tersebut karena Pasal-pasal yang dimintai untuk dibatalkan adalah pasal-pasal inti dari kriminalisasi pencucian uang (pasal jantung);
  4. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat yang berisiko lebih besar menjadi korban kejahatan korupsi dan kejahatan kerah putih lainnya dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

 

Jakarta, 16 Oktober 2014

KOALISI MASYARAKAT ANTI-PENCUCIAN UANG

Indonesia Corruption Watch | Indonesian Legal Roundtable | Transparency International Indonesia | Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia | Institut for Criminal Justice Reform