Memerangi Kejahatan ISIS

Memerangi Kejahatan ISIS

Gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State (IS) kian hari semakin menguat dan pengaruhnya telah menyebar ke Indonesia. Buktinya, beberapa aktivitas terkait dengan ISIS, terang-terangan muncul ke publik dibeberapa wilayah seperi Jakarta, Solo, Bima dan malang.

Di Jakarta, sekelompok orang menyatakan dukungannya kepada ISIS di Bundaran Hotel Indonesia beberapa waktu yang lalu. Sementara dibeberapa tempat yang lain muncul beberapa aktivitas pembai’atan atau pengucapan janji setia kepada pimpinan ISIS Abu Bakar Al Baqhdadi untuk mendukung sepenuhnya gerakan ISIS.  Walaupun sampai saat ini, aktivitas teror terkait ISIS belum terjadi, eksistensi gerakan ISIS di negara ini berpotensi menjadi sel terorime baru di Indonesia yang harus diwaspadai.

Pada dasarnya, terorisme tidaklah sekedar menyangkut persoalan ideologi atau agama tertentu, tapi juga sebagai bagian dari kejahatan transnasional terorganisasi (Transnational Organized Crime). Konvensi PBB tentang kejahatan transnasional terorganisasi (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime – UNTOC) tahun 2000,  menjelaskan beberapa kriteria tentang jenis kejahatan ini, yakni (a) terjadi di lebih dari satu negara; (b) tejadi di satu negara, tapi persiapan, perencanaan, dan kontrol terdapat dinegara lain, (c) melibatkan organisasi kriminal di negara lain, dan (d) menyebabkan efek yang sangat besar di negara lain.

Saat ini, PPB telah mengidentifikasi sekitar 18 jenis kejahatan transnasional terorganisasi, diantarana adalah pencucian uang, terorisme, pencurian objek seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan gelap tentara dan senjata, pembajakan pesawaat, bajak laut, penipuan asuransi, kejahatan cyber, kejahatan lingkungan, penyelundupan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia, penyelundupan obat bius, kejahatan perbankan, penyusupan bisnis ilegal, korupsi, penyuapan pejabat publik, dan penyogokan pejabat partai.

Lahirnya UNTOC merupakan respon atas situasi global yang berkembang pesat, membuat semakin berkembangnya pola kejahatan. Sementara, kerangka kerja yang dipergunakan masih bersifat terpisah-pisah (fragmented) dan usang (obsolete). Maka, konvensi memberikan arahan tentang metode yang dapat diterapkan untuk menangkal kejahatan transnasional terorganisasi.

Diantarannya adalah terkait dengan penyitaan dan perampasan aset yang terkait dengan kejahatan, kerjasama antar negara dalam bentuk bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), ekstradisi, kerjasama penegak hukum, publikasi rekaman kejahatan,  perlindungan saksi dan korban dan pertukaran informasi.

Terorisme pada dasarnya memiliki ciri yang sedikit berbeda dengan kejahatan transnasional terorganisasi pada umumnya, yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dengan upaya-upaya ilegal. Hanya saja, kejahatan terorisme tetap memerlukan sejumlah pendanaan untuk mencapai tujuan-tujuannya, seperti kejahatan terorganisasi lainnya. Aktivitas teroris akan mengalami kesulitan untuk berkembang bahkan untuk bertahan jika tidak didukung oleh mekanisme pendanaan yang kuat dan berkelanjutan.

Serangkaian aktivitas teror hanya bisa terlaksana jika semua perlengkapan dan peralatan untuk menciptakan teror tersedia, seperti bahan peledak, senjata dan alat transportasi. Hal tersebut belum termasuk biaya logistik organisasi, karana para anggota teroris juga banyak yang tidak memiliki sumber-sumber penghidupan. Dan itu semua harus disediakan oleh organisasi.

Terkait dengan ISIS, tidak diragukan lagi mereka memiliki sumber penadaan yang cukup. Hal mana terlihat dibeberapa cuplikan video atau gambar yang memperlihatkan senjata dan juga alat transportasi yang mereka gunakan bukan tergolong konvensional. Menurut lemabaga studi di Amerika, Research and Development Corporation (RAND), organisasi ISIS memiliki kekayaan sekitar US$ 2 miliar atau setara dengan Rp. 20 triliun (Majalah Tempo, 18-24/8/2014).

Setidaknya, ada dua cara untuk mendapatkan kebutuhan tersebut, Pertama, mereka membelinya dari pasar gelap dan kedua dari bantuan pihak-pihak terafiliasi (misalnya bantuan dari suatu negara dengan tujuan-tujuan tertentu). Dalam bentuk yang pertama, organisasi teroris haruslah mendapatkan banyak uang untuk melakukan transaksi gelap tersebut. Di Indonesia, anggota teroris mendapatkan uang dari beberapa donasi atau sumbangan dari pihak-pihak terdekat dan dengan melakukan sejumlah kejahatan, seperti perampokan bank. Maka, dapat dipastikan, sebelum melakukan aktivitas teror, aktivitas terorisme akan didahului dengan aktivitas pendanaan. Hal yang demikian ini merupakan salah satu hal yang krusial dari suatu operasi terorisme.

Belakangan, baik rezim internasional dan nasional saat ini telah mengkriminalisasi aktivitas pendanaan teroris tersebut. Secara global, muatannya berkisar pada kriminalisasi aktivitas pendanaan dan pembantuan  pendanaan kegiatan terorisme. Selain itu, dari sisi pencegahan diharapkan untuk menyiapkan langkah-langkah untuk menghambat aktivitas pendanaan tersebut.

Indonesia saat ini sudah memiliki Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Teroris. Aturan dimaksud memungkinkan pihak berwenang untuk menyita, merampas aset-aset ataupun sebatas melakukan pemblokiran baik langsung maupun tidak langsung terhadap dana yang berhubungan dengan terorisme atau mereka yang diduga digunakan untuk kegiatan terorisme.

Walaupun sebenarnya, Indonesia juga telah memiliki aturan tentang pencucian uang yang lebih dahulu melakukan perampasan aset hasil tindak pidana. Namun, dalam undang-undang pendanaan terorisme, aset-aset yang disita dan dirampas tidak hanya yang berasal dari tindak pidana, akan tetapi juga aset bukan berasal dari tindak pidana (legal) dapat disita dan dirampas apabila diperuntukkan untuk organisasi teroris.

Berdasrkan instrumen hukum tersebut, pemerintah diharapkan dapat mendeteksi aktivitas terorisme terkait dengan ISIS melalui pendekatan transaksi keuangan. Namun, hingga saat ini, tampakknya belum ada langkah-langkah konkret yang dilakukan pihak berwenang dalam mengatasi ancaman ISIS di Indonesia.  Misalnya, jika kita membuka beberapa situs yang terkait dengan gerakan jihad – terutama yang dibuat dan dimiliki oleh orang Indonesia – kita bisa melihat ajakan untuk masyarakat umum untuk memberi donasi kepada para keluarga mujahidin termasuk ISIS. Namun, belum ada keterangan resmi dari pemerintah, apakah pihak-pihak yang bertanggungjawan atas pengelolaan website tersebut sudah dimintai klarifikasi atas keberadaan aktivitas transaksi tersebut.

Memang, belakangan sudah ada serangkaian penangkapan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pendukung ISIS melalui atribut yang digunakan. Namun hal tersebut kurang efektif karena belum menyentuh kekuatan utama dari kejahatan terencana tersebut, yakni ikhwal pendanaan.  Penangkalan gerakan ISIS di Indonesia akan jauh lebih baik dengan menggunakan metode-metode yang dirumuskan dalam lingkup kejahatan transnasional terorganisasi. Disamping, upaya-upaya preventif lainnya seperi kegiatan deradikalisasi terhadap ideologi radikal sebagai pemicu utama aktifitas teror di Indonesia.

Kita tidak bisa menunggu adanya korban yang berjatuhan terlebih dahulu, akibat tindakan ISIS, baru kemudian mengambil tindakan. Hal demikian bukanlah alasan mengkriminalisasi aktivitas pendanaan terorisme tersebut dilakukan. Instrumen ini diharapkan dapat memberantas aktivitas teror langsung menuju titik lemahnya. Pihak berwenang harus secepatnya mengambil langkah konkret untuk mencegah teror yang sebenarnya terjadi. Lebih jauh lagi, diharapkan dapat mencegah penyebaran ideologi ISIS yang mentolerir adanya tindakan kekejaman dan anti-pluralisme.

Refki Saputra | Peneliti Indonesian Legal Roundtable