Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2013_FINAL_CONVERT

Indeks Negara Hukum Indonesia 2013

Sulit dibantah bahwa negara hukum (rule of law/rechtstaat) merupakan salah satu isu yang penting dalam perbincangan global (baca: negara-negara di seluruh dunia) saat ini –sebagaimana yang terlihat dalam pertemuan para pemimpin dan kepala negara dunia dalam Sidang Umum PBB yang berkomitmen mempromosikan negara hukum dalam Declaration of High-Level Meeting of The General Assembly On The Rule of Law at The National and International Level pada 24 September 2012 di New York.

Sebenarnya, jauh sebelum terdapatnya komitmen dan kesepahaman global terkait pentingnya negara hukum sebagai sebuah tujuan bersama, istilah negara hukum telah dicantolkan dalam konstitusi Indonesia: sebagaimana yang terlihat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Walaupun terdapat tantangan dalam merumuskan prinsip-prinsip yang relevan guna mengukur ketaatan suatu negara dalam mengimplementasikan ide negara hukum di suatu negara –dalam hal ini termasuk Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan terdapat sebuah jalan untuk merumuskannya. Berangkat dari hal tersebut, ILR menawarkan sebuah tawaran alat analisis –dalam hal ini prinsip-prinsip negara hukum- yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai acuan.

Dalam perbincangan mengenai negara hukum, hampir dipastikan terdapat lima prinsip utama, yaitu: pemerintahan berdasarkan hukum; peraturan yang jelas, terukur, dan partisipatif; kekuasaan kehakiman yang merdeka; akses terhadap keadilan; jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kelima prinsip itu didapatkan setelah menarik benang merah dari perdebatan secara konseptual beberapa sarjana hukum terkemuka yang mengemukakan pandangannya tentang negara hukum.

Ikhtiar dalam menyusun indeks negara hukum ini adalah upaya yang kedua kalinya yang dilakukan oleh ILR, setelah yang pertama kali dilakukan pada tahun sebelumnya (2012). Dibandingkan dengan penyusunan indeks tahun 2012, dalam indeks tahun 2013 ini, terdapat perubahan indikator dalam setiap prinsip negara hukum dan metodologi yang digunakan.

Terkait perubahan metodologi, indeks tahun 2013 ini menggunakan
survei ahli (expert survey) dan dokumen sebagai data utama; berbeda dengan indeks 2012 yang hanya menggunakan survei publik sebagai satu-satunya sumber data. Konsekuensinya, dalam indeks 2013 ini terdapat perubahan penggunaan istilah: dari sebelumnya yang menggunakan indeks persepsi negara hukum menjadi indeks negara hukum.

JUDUL BUKU Indeks Negara Hukum Indonesia 2013
PENYUSUN Tim Indonesian Legal Roundtable
EDITOR Erwin Natosmal Oemar
TAHUN 2014
PENERBIT Indonesian Legal Roundtable
DOWNLOAD FILE [klik disini]