organized-crime

AFTA 2015 dan Kriminalitas Lintas Batas

Refki Saputra | Peneliti Indonesian Legal Roundtable

Belakangan, aktivitas kejahatan terorganisir antarnegara (Transnational Organized Crime) terungkap ke publik dalam selang waktu yang hampir bersamaan. Jenis kejahatan global ini akan semakin masif dalam iklim perdagangan bebas yang hendak dihelat oleh negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) pada 2015 mendatang.

Beberapa kasus yang menyita perhatian diantaranya adalah penyelundupan BBM Ilegal di Batam, Kepulawan Riau yang melibatkan oknum PNS, pejabat pertamina dan prajurit TNI AL. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), M. Yusuf menyatakan jika kejahatan tersebut memiliki jaringan bisnis minyak dan gas bumi antar negara, yang polanya terstruktur (Koran Tempo, 9/9).

Di Bandung, onkum anggota kepolisian Polda Bandung kedapatan menerima suap terkait pembukaan blokir rekening judi online. Tak kurang dari Rp. 5 miliar dan US$ 168 ribu uang suap yang diterimanya atas “jasa” pembukaan sebanyak 13 dari 459 rekening yang diblokir terkait bisnis ilegal tersebut. Pemberantasan kejahatan jenis ini tergolong sulit karena perbedaan rezim hukum, dimana Indonesia hanya merupakan wilayah asal penjudi, sementara pusat operasi terdapat di negara-negara tetangga tempat judi dilegalkan, seperti Malaysia, Kamboja, Filipina, Vietnam dan Thailand.

Selanjutnya yang menjadi buah bibir pemberitaan di dua negara (Indonesia dan Malaysia) adalah terkait penangkapan dua anggota kepolisian Polda Kalbar di Kuching, Malaysia yang terkait pedagangan gelap narkotika internasional. Sebagai wilayah perbatasan, Kalimantan merupakan salah satu jalur yang paling disukai oleh pelaku kejahatan lintas batas karena perbatasan darat yang sangat luas dan minim penjagaan.

Memang, hingga saat ini, belum ada definisi yang baku tentang apa yang disebut sebagai Transnational Organized Crime atau “TOC”. Hal mana membuat kebijakan penanggulangan kejahatan jenis ini di masing-masing negara berbeda-beda. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Transnational Organized Crime (UNTOC), karakter dari TOC dapat dikenali dari sifat kejahatannya yang berorientasi profit dan menimbulkan dampak yang sangat serius. Pelemahan terhadap institusi negara dan bisnis yang sah dalam suatu negara adalah dampak tidak langsung yang paling besar, jika TOC tidak cepat diatasi.

Dalam konferensi bertajuk Global Governance and the Challenge of Transnational Organized Crime: The Role of the Constructive Powers yang dihelat oleh Center for International Governance Inovation (CIGI) di Mexico tahun 2012 yang lalu, terdapat sebuah kesimpulan dimana TOC mengambil keuntungan besar dari globalisasi dan bekerja selayaknya korporasi multinasional. Satu organisasi narkotika ilegal bisa saja membeli bahan-bahan dasar obat-obatan terlarang disuatu negara, memproduksinya dinegara kedua, mengirimnya melalui negara ketiga dan memasarkannya ke negara keempat.

Mereka bahkan menggunakan analisis untung-rugi (cost benefit-analysis) dalam merencakan kejahatan, memilih negara yang lemah dalam penegakan hukum, aparat yang mudah disuap dan sistem hukum yang mudah dieksploitasi untuk urusan bisnis. Hal demikian dianggap akan menekan biaya kejahatan disatu pihak, dan menjanjikan keuantungan besar di lain pihak. Indonesia adalah salah satu contoh negara di Asia Tenggara yang sesuai dengan kriteria itu, dimana masalah profesionalitas aparat masih menjadi problem hingga saat ini.

Selain itu, dengan jumlah penduduk terbesar diantara negara-negara tetangganya, Indonesia merupakan pasar yang amat memikat. Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba di Indonesia Tahun 2011, diperkirakan sebanyak 9,6 sampai 12,9 juta orang atau 5,9% dari populasi yang berusia  10-59 tahun di Indonesia pernah mencoba pakai narkoba minimal satu kali sepanjang hidupnya (ever used). Angka ini hanya terpaut 1 juta orang dari jumlah penduduk Kamboja, dan lebih besar dari jumlah penduduk Laos, Singapura, Timor Leste dan Brunei Darussalam di tahun yang sama.

Harga jual narkoba di Indonesia juga termasuk yang paling tinggi. 1 gram sabu seharga Rp. 50 di Iran bisa terjual hingga Rp. 1 juta di Indonesia. Angka penjualannya pada tahun 2011 cukup terbilang fantastis, yakni sebanyak Rp. 42,8 triliun (Majalah Tempo, 14/9). Sungguh besar keuntungan yang bisa didulang dari bisnis haram tersebut di Indonesia.

Penerapan rezim perdagangan bebes melalu AFTA pada tahun 2015 nanti, dapat dilihat sebagai ancaman sekaligus sebagai tantangan dalam penanggulangan TOC oleh pemerintahan baru.

Akan menjadi ancaman mengingat reformasi penegakan hukum belum dalam kondisi yang baik. Infrastruktur juga belum sepenuhnya memadai, mengingat penerapan AFTA akan meningkatkan arus mobilitas orang dan barang dari dan keluar Indonesia.

Ketentuan 0-5% bea masuk akan membuat Indonesia dibanjiri oleh produk-produk negara tetangga. Hal ini tentunya bisa dimanfaatkan bagi para aktor kejahatan untuk menyelundupkan produk kejahatan mereka kedalam produk yang resmi. Begitu juga dengan lalu-lintas orang yang secara signifikan akan mengalami lonjakan karena dalam rezim AFTA orang merupakan jenis komoditas yang diperdagangkan secara bebas dalam bentuk perdagangan jasa (services).

Peredaran gelap narkotika ini merupakan jenis kejahatan TOC yang paling utama untuk diperhatikan pemerintah Indonesia kedepan. Mengingat berdasarkan Laporan Threat Assesment UNODC tahun 2010, bisnis narkotika menyumbang hampir 85% uang haram dari total US$ 125 miliar pendapatan dari TOC diseluruh dunia. Masifnya lalu-lintas perdagangan sesama negara-negara AFTA merupakan modalitas yang cukup diperhitungkan oleh para kriminal lintas batas tersebut. Lantas, sudahkan ini menjadi prioritas pemerintah kita?

Sumber gambar: http://www.amipnewsonline.org/