ILR

Cetak Biru Komisi Yudisial

Hadirnya UUD Tahun 1945 pasal 24B tentang Komisi Yudisial adalah anti klimak  sejarah penindasan terhadap rakyat atas nama hukum sebagai alat penguasa dan pengusaha kala itu yang dengan sangat mudah mengatur proses-proses peradilan sejak dari  BAP, dakwaan, tuntutan, sidang pengadilan, putusan hingga eksekusi putusan hakim. Proses panjang inilah merupakan “judiciary process” -termasuk didalamnya adalah proses yudisial-yang selama ini dijadikan obyek bisnis aktor mafia peradilan.

Perjalanan Komisi Yudisial dalam empat tahun telah banyak menghadirkan mutiara hikmah. Data laporan masuk sejak Agustus 2005 hingga Desember 2009 sejumlah 7062 dari 33 propinsi dimana pelapor berdomisili. Hingga akhir November 2010 sudah mencapai angka 9112. Angka ini mengandung makna bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Komisi Yudisial cukup tinggi. Sementara itu, implementasi mengenai visi Komisi Yudisial yang antara lain dilakukan dengan penumbuhkembangan pendekatan partisipasi publik melalui komunitas elemen masyarakat madani telah terwujud dengan dibentuknya jejaring di 30 propinsi yang berbasis pada perguruan tinggi, LSM, ormas dan 9 Posko di daerah. Kerjasama yang cukup intensif juga terjalin dengan Mabes Polri, Komisi Pemberantasan  Korupsi, Mahkamah Agung dan PPATK. Secara sosiologis  dan formal institusional Komisi Yudisial telah memiliki basis pada “akar rumput” dan sinergis dengan lembagalembaga Negara.

Tingkat kepercayaan yang meninggi pada Komisi Yudisial bisa merupakan rahmat, namun bisa berpotensi menjadi ancaman. Untuk mengelola kepercayaan dan harapan masyarakat kepada Komisi Yudisial tersebut, terdapat beberapa temuan dan indikasi yang menarik. Dari beberapa putusan pengadilan yang dilaporkan masyarakat dan setelah dilakukan telaah kritis, mendalam dan cermat
dari sudut “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”, kemudian diperdalam dengan investigasi keberbagai kalangan, pengujian data dan informasi lapangan dan Berita Acara Pemeriksaan dari pelapor maupun terlapor (hakim), terdapat kesimpulan bahwa masih berjalan praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Dengan tetap tidak mempermasalahkan “isi putusan hakim” yang memang bukan best online casino menjadi wewenang Komisi Yudisial dari sudut proses peradilan, termasuk sidang pengadilan yang tampak antara lain dari pertimbangan hukum dan sejumlah faka hukum, menyatakan bahwa mafia hukum cukup kreatif dalam memerankan peranperan tidak senonohnya itu. Penyalahgunaan hukum acara yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, mengalami diversifikasi modus operandinya dengan berbagai cara dan beragam langkah, sehingga ditemukan indikasi proses peradilan dalam tahapan teknis yudisial/teknis yustisial yang merugikan para pencari keadilan dan merugikan kepentingan keuangan Negara.

Terhadap maraknya praktik mafia hukum dan mafia peradilan itu, diperlukan langkah untuk mempersiapkan konsep-konsep pengembangan organisasi. Konsep ini bertujuan untuk merumuskan perkiraan dan pemikiran Komisi Yudisial ke depan, terutama dengan tingginya kepercayaan dan harapan masyarakat kepada Komisi Yudisial, dan sekaligus kesiapan berbagai kebijakan organisasi secara internal dan eksternal. Secara internal mencakup mengenai penjabaran atas kewenangan konstitusional yang melekat pada Komisi Yudisial dan secara eksternal mencakup pengembangan yang lebih luas dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga negara, unsur masyarakat madani dan stake holders lainnya di dalam maupun diluar negeri.

Pemikiran evaluatif terhadap permasalahanpermasalahan internal dan eksternal akhirnya sampai pada suatu keputusan dalam sidang pleno yaitu untuk merumuskan cetak biru (blue print) Komisi Yudisial hingga tahun 2025. Perjalanan dan kinerja dalam satu periode selama lima tahun telah cukup untuk menjadi modal dalam merumuskan blue print ini sekaligus mengetahui apakah struktur organisasi, SDM dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan keahlian, anggaran, budaya organisasi, sistem manajemen control yang ada selama ini telah dapat menjawab kebutuhan pengembangan organisasi kedepan. Yaitu menjadikan Komisi Negara ini untuk melakukan berbagai agenda transfromasi dan reformasi peradilan dengan semangat transparansi, professional dan akuntabel.

Download File: Cetak Biru Komisi Yudisial 2010-2025