Missing image

Menyelamatkan Demokrasi Minus Kesejahteraan

Reformasi 1998 adalah salah satu penanda bahwa demokrasi adalah jalan hidup bagi kita bernegara. Demokrasi diasumsikan sebagai jalan hidup bernegara, karena demokrasi dianggap mampu memberikan ruang kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun jika kita lihat apa yang terjadi saat ini, masih jauh panggang dengan api. Demokrasi berpisah jalan dengan kesejahteraan.

Padahal, sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mendekatkan demokrasi dengan kesejahteraan: banyak undang-undang dan lembaga negara yang diproduksi. Meskipun demikian, kesejahteraan tidak juga kunjung tiba. Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan pasca reformasi adalah dengan membuat UU Keuangan Negara dan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Asumsinya, dengan adanya dua undang-undang tersebut, pengelolaan keuangan negara menjadi transparan dan DPR tidak lagi menjadi “tukang stempel.”

Asumsi dengan adanya UU Keuangan Negara dan UU MD3 otomatis akan memberikan kesejahteraan rupanya tidak terealisasi. Alih-alih akan memberikan kesejahteraan, kedua undang-undang casino online itu ternyata dalam beberapa hal malah “melegalkan” dan “menginstitusionalkan” korupsi politik. UU Keuangan negara ternyata didesain dengan banyak ruang abu-abu dan teks yang tidak jelas. Sedangkan UU MD3 tidak hanya memberikan legitimasi kepada DPR untuk mengawas, tetapi juga memberikan ruang dan legitimasi untuk “mengeksekusi” anggaran negara.

Bercampurnya dua kewenangan mengawas dan mengeksekusi angggaran DPR yang tercemin dalam posisi Badan Anggaran serta banyak aturan dalam UU Keuangan Negara yang tidak jelas dan multitafsir, membuat DPR sebagai “rumah korupsi.” DPR sudah lama tidak lagi menjadi wakil rakyat, namun telah berubah menjadi wakil dari partai politik dan kelompok dalam membacak uang rakyat. Kasus Hambalang, Wisma Atlet, Korupsi Al-Quran adalah contoh dan pertanda dalam melihat kumuhnya rumah rakyat itu.

Berangkat dari hal itu, kami, koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Uang Negara meyakini bahwa hanya MK yang dapat memutus rantai korupsi politik di DPR yang telah terlembaga. MK sebagai salah satu institusi demokrasi diberi kewenangan untuk menguji sejauh mana konstitusional produk hukum yang dibuat oleh DPR yang selama ini memberi kekuatan yang luar biasa pada dirinya.

Ada empat hal yang disoroti dari judicial review yang diajukan oleh  masyarakat sipil ini yang dimintakan kepada MK untuk memotong rantai korupsi politik di DPR terkait pengelolaan anggaran:

  1. Menghapus Badan Anggaran DPR;
  2. Menghapus Kewengan DPR mengurus anggaran sampai terperinci;
  3. Mengahapus praktik-praktik perbintangan anggaran di DPR;
  4. Memperjelas proses dan ruang lingkup pembahasan APBN Perubahan.

 

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Uang Negara

Indonesian Budget Center; Indonesian Corruption Watch; Indonesian Legal Roundtable, Pusat Studi Konstitusi FH Andalas; Pusat Studi Anti-Korupsi FH UGM, Perludem, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Forum Indonesian Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)