Menu Close

Korupsi Meningkat; KPK Hanya Didukung Publik

Suara Pembaruan[JAKARTA] Berdasarkan survei serta penelitian sejumlah lembaga swasta antikorupsi, aksi kejahatan korupsi mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Tingginya kasus korupsi di Indonesia tidak hanya disebabkan maraknya praktik korupsi yang terungkap. Melainkan, disebabkan dari efektivitas penanganan perkara korupsi yang belum optimal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga antikorupsi hanya didukung oleh publik. Menurut Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, sepanjang semester I 2010 hingga semester I 2012, terjadi peningkatan kasus korupsi hingga 61,9 persen.

Pada semester I tahun 2010 tercatat ada sebanyak 176 kasus korupsi yang terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah. Angka tersebut naik drastis menjadi sebanyak 285 kasus pada semester I 2012. Dari jumlah itu, aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum sebanyak 597 orang.

Data ICW menyebutkan, sektor pemerintah daerah (Pemda) menempati peringkat pertama dengan 177 kasus korupsi. Disusul BUMN/BUMD sebanyak 41 kasus. Kemudian, disusul korupsi di sektor pendidikan. Dalam semester I tahun 2012, terdapat 17 kasus dugaan korupsi di institusi pendidikan, sekolah dan universitas, yang telah terungkap. Walaupun praktik korupsi terjadi peningkatan, dari sisi potensi kerugian negara mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan, pola korupsi yang terjadi di Indonesia mulai menyebar dan melibatkan banyak pihak di berbagai sektor.

Akibat praktik korupsi yang terjadi sepanjang semester I 2012, negara mengalami potensi kerugian hingga Rp 1,2 triliun. Jauh lebih menurun dibandingkan tahun sebelumnya, Rp 2,1 triliun. Sedangkan, menurut Manajer Pusat Informasi Antikorupsi Transparency International Indonesia (TII), Ilham Saenong, dukungan masyarakat terhadap KPK masih tinggi, kendati 72% warga Indonesia yang disurvei menyatakan korupsi meningkat, sebagaimana hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dirilis TII, Selasa (9/7).

“Sekarang KPK hanya didukung publik. DPR, presiden, dan lembaga penegak hukum lainnya tidak mendukung,” kata Ilham, Rabu (10/7). Dengan demikian, dalam memberantas korupsi, KPK perlu didukung oleh segenap instansi terkait khususnya kemauan politik dari pemerintah dan DPR.

Pemerintah dan para politisi harus mampu menunjukkan hal tersebut karena kondisi sekarang ini masyarakat meyakini korupsi marak terjadi di parpol dan parlemen. Menurutnya, tingginya kasus korupsi di Indonesia tidak hanya disebabkan maraknya praktik korupsi yang terungkap. Melainkan, disebabkan dari efektivitas penanganan perkara korupsi yang belum optimal. Suap Dikatakan, jenis korupsi yang marak terjadi di Indonesia adalah suap.

Sebab, praktik suap telah menjangkit dalam birokrasi layanan publik, survei GCB menyebutkan, empat dari 10 masyarakat di Indonesia membayar suap untuk mendapatkan pelayanan publik. Selain itu, masyarakat juga kerap menjadi korban langsung praktik suap ketika berurusan dengan aparatur hukum seperti Kepolisian dan pengadilan. Hal itu meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dampak positif dari situasi tersebut adalah tingginya kesadaran dan semangat masyarakat dalam memerangi korupsi.

Dalam survei GCB 80% masyarakat di Indonesia ingin ikut berperan memberantas korupsi . Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengaku sedih dengan hasil survei kenaikan kasus korupsi terutama yang menyatakan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga paling korup di tanah air. Menurutnya, hal itu tidak seharusnya terjadi karena mereka adalah lembaga penegak hukum yang bertugas memberantas korupsi. Kuntoro menegaskan hasil survei itu harus diterima dengan besar hati. Kemudian dengan upaya yang lebih keras dan terkonsolidasi. [R-14/E-11/Y-7]

Sumber: Suara Pembaruan, 11 Juli 2013

1 thought on “Korupsi Meningkat; KPK Hanya Didukung Publik

  1. Pingback: AILRC: Efisiensi Penjatuhan Pidana Denda Sebagai Bentuk Pemberantasan Korupsi | ALSA Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares