Membatasi Transaksi Keuangan Tunai_2 - Copy

Membatasi Transaksi Tunai

Pada tahun 2011, hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Transparansi Internasional masih menempatkan Indonesia dalam kisaran angka 3 (tiga) –dari angka 10 sebagai nilai terbaik. Hasil itu tentu saja tidak menggembirakan, jika dibandingkan dengan negara-negara yang dipersepsikan bersih dari praktik korupsi, seperti: New Zealand (9,5), Denmark (9,4), dan Finlandia (9,4). Bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga serumpun seperti Malaysia (4,3) dan Brunei Darussalam (5,2), posisi Indonesia masih tertinggal jauh. Kemudian, survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) mungkin dapat dijadikan data pembanding dalam melihat hal tersebut. Menurut survei PERC yang dilakukan pada tahun 2010 tersebut, Indonesia ditempatkan sebagai negara yang terkorup dari 16 negara tujuan investasi di wilayah Asia Pasifik dengan angka 9,27 – angka 10 adalah yang paling korup.

Terlepas dari fenomena demikian, ada satu hal yang penting untuk ditelaah lebih jauh dari tingkat korupsi Indonesia yang tak kunjung berubah tersebut, yaitu praktik korupsi di Indonesia yang seringkali dilakukan dengan pembayaran atau transaksi keuangan tunai dalam jumlah jumbo/besar. Pelaku yang memperoleh uang hasil kejahatan atau tindak pidana tersebut kemudian melakukan pembelian barang-barang mewah dengan menggunakan uang tunai.

Fenomena transaksi tunai itu juga sejalan dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) yang menemukan bahwa saat ini terdapat peningkatan kebiasaan transaksi perbankan non-tunai/nonbank sebagian masyarakat di Indonesia. Menurut PPATK, transaksi pemindahan dana yang umumnya dilakukan secara non-tunai, baik transfer dana antarbank atau antarpenyelenggara transfer dana maupun pemindahbukuan antarrekening di suatu bank, mulai bergeser menuju transaksi tunai.3 Lebih jauh, PPATK juga memberi penekanan bahwa dalam periode Januari-Juli 2011 terdapat4 1.144.431 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan 595 Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT). Jika dikalkulasikan sejak PPATK berdiri, maka tak kurang dari 9.775. 854 LTKT dan 6.306 LPUT yang ditemukan.

Dilihat dari sisi nominalnya, berdasarkan data yang dilansir Bank Indonesia pada kuartal pertama tahun 2011, bahwa jumlah transaksi tunai yang dilakukan masyarakat mencapai Rp 336,65 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah transaksi non-tunai pada kuartal yang sama: Rp. 31 triliun.6 Sejalan dengan itu, PPATK juga menemukan bahwa terdapat laporan transaksi tunai yang mencurigakan sebanyak 54% yang dilakukan pada kisaran nilai di bawah Rp 4 miliar per sekali transaksi, dan 46% sisanya dilakukan di atas Rp 4 miliar per sekali transaksi. Jika dilihat dari kategori pekerjaannya, ditemukan pula bahwa sekitar 50% terlapor berprofesi sebagai PNS.

Berangkat dari hal demikian, dapat dimengerti bahwa besarnya peredaran uang dan transaksi tunai inilah yang kemudian menjadi salah satu modus kegiatan korupsi dan pencucian uang. Penggunaan uang tunai dalam transaksi tindak pidana korupsi dan pencucian uang kerap dilakukan karena aliran dana tunai tersebut sulit untuk dilacak darimana uang tersebut berasal dan ke mana alirannya, karena tidak tercatat secara resmi melalui sistem keuangan. Menurut mantan Kepala PPATK, Yunus Husein, modus transaksi tunai semacam itu diduga dilakukan guna memutus nexus atau hubungan dalam upaya pelacakan transaksi keuangan, antara lain: Pertama, setoran tunai dalam jumlah besar dari bukan nasabah suatu bank (walk in customer) untuk pihak ketiga yang merupakan nasabah di suatu bank berbeda; Kedua, setoran tunai dalam jumlah besar dari pihak penyetor untuk pihak ketiga, di mana baik pihak penyetor maupun penerima setoran merupakan nasabah di bank yang sama; Ketiga, transaksi tarik tunai dalam jumlah besar untuk tujuan tertentu yang sebenarnya dapat dilakukan secara pemindahbukuan atau transfer dana, misalnya: untuk pembayaran pembelian properti, kendaraan bermotor, dan lain-lain; Keempat, transaksi tunai dilakukan oleh penerima suap dengan menggunakan kartu ATM milik penyuap.

Dalam pertemuan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Ketiga (Per 25 Februari 2011) lalu menyimpulkan bahwa ketentuan yang memperluas larangan pembayaran secara tunai di Perancis dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan penggunaan sistem keuangan dari praktek pencucian uang dan pendanaan teroris.Dalam laporan majalah utama Tempo edisi 11 Maret 2013 yang berjudul “Minyak Penangkal ‘Masuk Angin’, Djoko mempunyai aset properti lebih dari 35 buah dan mayoritas transaksi dilakukan secara tunai dengan dibungkus Koran atau kardus. Pada belahan lain di Eropa, tepatnya di Belgia, upaya pencegahan transksi tunai telah lebih dulu diatur dalam Law of 11 January 1993 on Preventing Use of The Financial System for Purposes of Money Laundering And Terrorist Financing (as amended by the Law of 18 January 2010 and as amended by the Royal Decrees of 6 May 2010 and of 3 March 2011, unofficial consolidated text – 1 April 2011). 

Pembatasan transaksi tunai juga telah dilaksanakan di Armenia. Di negara ini, pembatasan transaksi tunai dijadikan bagian dari strategi mendukung program Anti Pencucian Uang, meskipun pembatasan transaksi tersebut hanya diberlakukan secara bertahap pada perusahaan saja. Berdasarkan Law on Cash Transactions yang berlaku Januari 2009, semua transaksi perusahaan melebihi AMD10 3 Juta harus berbentuk cashless11, atau melalui pembayaran bank. Kemudian, pada tahun 2010, batas tersebut diturunkan ke AMD 2 Juta dan sejak 2011 menjadi AMD 1 Juta.

Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Instruksi tersebut mencakup: strategi bidang pencegahan; strategi bidang penindakan; strategi bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan; strategibidang penyelamatan asset korupsi; strategi bidang kerja sama internasional; dan strategi bidang mekanisme pelaporan. Dalam bagian strategi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan nomor 93 Inpres tersebut, diamanatkan sebuah aksi dalam implementasi UU Transfer Dana (UU No. 3 Tahun 2011). Adapun keluaran (out put) yang diinginkan dari bagian tersebut adalah terbentuknya sebuah kajian perihal pembatasan transaksi tunai oleh BI dan Kementerian Keuangan pada bulan Desember 2012. Kemudian, dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Baik Jangka Panjang (2012–2025) dan Jangka Menengah (2012–2014) diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 55 Tahun 2012. Sedangkan mengenai pembatasan nilai transaksi tersebut ditempatkan pada kategori strategi jangka menengah (2012–2014). Artinya, sebenarnya dalam agenda pemerintah sudah diprioritaskan untuk mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan transaksi ini paling tidak sebelum tahun 2015.

Dengan adanya pembatasan transaksi tunai, di mana setiap transaksi dalam jumlah besar harus melalui lembaga keuangan, diharapkan semua transaksi akan tercatat dalam pembukuan. Pembatasan ini termasuk juga di dalamnya transaksi yang menggunakan e-money, baik berupa kartu debit maupun kredit. Pada sisi lain, dalam penegakan hukum, bukti transaksi bisa digunakan oleh pihak yang berwenang untuk kebutuhan penegakan hukum. Adapun keuntungan lain dari adanya transaksi non-tunai melalui lembaga keuangan adalah dapat meningkatkan potensi atau pendapatan pajak negara. Setiap transaksi dalam sistem keuangan akan mempermudah aparat penegak hukum untuk melacak aliran dana dalam menemukan tersangka serta pihak-pihak terafiliasi lainnya, hubungan kejahatan, dan/atau perolehan hasil kejahatan. Melalui transaksi perbankan, semua petugas pajak bisa mengetahui berapa pendapatan setiap warga negara. Jika seseorang digaji secara tunai, maka akan sulit untuk mengetahui berapa potensi pajak yang harus dibayarkan ke negara. Lebih jauh lagi, selain memberikan dampak atau pengaruh pada pemberantasan praktik korupsi dan pencucian uang dengan signifikan, adanya pembatasan transaksi tunai juga diarahkan untuk mewujudkan cita-cita menuju masyarakat non-tunai atau less cash society dan juga efisiensi sistem pembayaran. Hal ini diharapkan agar masyarakat dapat mengurangi budaya menggunakan uang tunai dalam kegiatan ekonomi di masa mendatang.

Judul Buku: Membatasi Transaksi Tunai; Peluang dan Tantangan

Penulis : Andri Gunawan, Erwin Nastosmal Oemar, Refki Saputra

Editor : Paku Utama

Penerbit : Indonesian Legal Roundtable

Tahun : 2013

 

5 Responses

  1. Januar
    Januar at |

    saya cari di Gramedia belum ada….bisa pesan dimana? dan bagaimana caranya? Thanks

    Reply
  2. Nanda yoga Rohmana
    Nanda yoga Rohmana at |

    saya sangat membutuhkan buku itu mas, tolong bantuannya mas. Terimakasih.

    Reply